SLHD

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lingkungan hidup yang berkualitas, diperlukan suatu laporan tentang lingkungan hidup yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara transparan, baik berupa penyebab terjadinya permasalahan lingkungan hidup, dampak yang terjadi, serta respon pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain adalah informasi yang diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

SejakĀ  tahun 2002, bersamaan dengan penerbitan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) pada tingkat nasional yang dilakukan setiap tahun, diterbitkan pula Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) pada masing-masing pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Sebelum ada SLHD, pemerintah daerah telah menyusun Neraca Lingkungan Hidup (NLH) yang dimulai sejak tahun 1982 dan pada tahun 1986 berubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD), kemudian pada tahun 1994 berubah lagi menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD).

Penyusunan SLHD meliputi pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian laporan dengan model P-S-R (Pressure-State-Response).

Kabupaten Subang sejak diberlakukan hingga sekarang selalu melaksanakan penyusunan SLHD, bahkan sejak tahun 2010 hingga sekarang SLHD Kabupaten Subang selalu mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2010, SLHD Kabupaten Subang menduduki peringkat II tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2011 BLH Kabupaten Subang mendapat penghargaan Raksa Prasadha dari Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai penyusun SLHD Terbaik, juga mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk SLHD tahun 2012, Kabupaten Subang memduduki peringkat III di Provinsi Jawa Barat dan memperoleh penghargaan Raksa Prasadha.

Melalui penyusunan SLHD Kabupaten Subang, diharapkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Subang dapat tergambarkan secara obyektif sehingga menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada lingkungan.